BKN Segera Terbitkan NIP PPPK Paruh Waktu Honorer Daerah

Masalah honorer memang tak kunjung selesai meski berbagai upaya penataan sudah dilakukan sejak lama.

Kini, pemerintah kembali membuka peluang baru bagi para honorer lewat skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Kebijakan ini resmi diatur dalam Keputusan Menpan RB Nomor 16 Tahun 2025.
PPPK Paruh Waktu adalah jenis ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah.

Pengadaan ini ditujukan untuk empat hal penting, yakni:
- Penyelesaian penataan honorer
- Pemenuhan kebutuhan ASN di instansi pemerintah
- Memperjelas status pegawai non-ASN
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Proses pengangkatannya sendiri tidak sembarangan.
Pemerintah telah menetapkan mekanisme yang cukup ketat dan berjenjang.
Dimulai dari usulan kebutuhan PPPK Paruh Waktu oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), lalu ditetapkan oleh Menteri PANRB.
Selanjutnya PPK akan mengusulkan penetapan NIP PPPK Paruh Waktu kepada Kepala BKN.
Apabila tidak ada hambatan, Kepala BKN, Prof Zudan Arif akan menetapkan NIP tersebut paling lambat 7 hari kerja sejak menerima usulan.

Namun perlu diingat, pengangkatan ini bisa dibatalkan jika:
1. Honorer tidak mengisi daftar riwayat hidup sehingga dianggap mengundurkan diri
2. Honorer meninggal dunia
3. Honorer secara sadar mengundurkan diri

Dengan adanya regulasi ini, banyak daerah yang mulai bergerak cepat.
Mereka mulai mengajukan pengangkatan tenaga honorer agar segera mendapatkan kepastian status.

Salah satu daerah yang sudah secara resmi mengusulkan pengangkatan PPPK Paruh Waktu adalah Kota Palembang, Sumatera Selatan.
Pemerintah kota melalui Wali Kota Ratu Dewa telah menyampaikan usulan pengangkatan sebanyak 1.778 tenaga honorer kategori R4 ke Kementerian PANRB.

"Saya menerima aspirasi dari forum R4 terkait pengangkatan PPPK paruh waktu. Dan kami juga sudah menyampaikan usulan kepada Kemenpan RB bahwa total ada 1.778 tenaga R4 untuk diusulkan. Ini semua sudah kami usulkan kepada Kemenpan RB," kata Ratu Dewa.

Menurutnya, pengusulan ini telah dilakukan sekitar dua minggu sebelumnya dan saat ini tinggal menunggu hasil pembahasan lintas kementerian.

Ia menyebut Kota Palembang termasuk yang pertama mengajukan usulan secara kolektif ke pemerintah pusat.

“Kita sempat melakukan komunikasi, dan tinggal menunggu hasil lanjutan dari kementerian terkait. Setelah itu baru akan ada arahan teknis mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan kami ambil,” ujarnya.

Ketua Aliansi R4 Palembang, Wawan Setiabudi, turut menyampaikan harapannya.
“Alhamdulillah setelah bertemu dengan walikota kami mempunyai harapan baru. Semoga keputusan Menpan RB dan BKN berpihak kepada nasib kami. Kami hanya meminta Pemerintah Kota Palembang mengangkat kami menjadi PPPK paruh waktu sehingga kami mendapatkan kejelasan,” ungkapnya.

Dengan usulan yang sudah diterima oleh Kemenpan RB, maka tahapan berikutnya adalah menunggu penetapan rincian kebutuhan.

Setelah itu, PPK akan mengusulkan penetapan NIP kepada Kepala BKN. Apabila disetujui, 1.778 honorer R4 di daerah tersebut akan segera resmi diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu.

Selamat untuk para honorer yang sudah diusulkan. Semoga segera menyusul daerah-daerah lainnya yang juga sedang menunggu kejelasan nasib!