5 Langkah Berani Purbaya Yudhi Saat Jadi Menteri Keuangan, Termasuk Bubarkan Satgas BLBI 💼

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi berbagai isu yang tengah mengemuka di tengah masyarakat saat ini.

Terutama menyangkut keuangan negara, Purbaya menanggapi soal BLBI, pembiayaan kereta cepat, pembiayaan pondok pesantren yang ambruk, dan sebagainya.

Berikut ragam tanggapan Purbaya, Jumat (10/10/2025), dirangkum Tribunnews.com:

1. Bubarkan Satgas BLBI
Purbaya berencana membubarkan Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI).

Dia beralasan satuan tersebut tidak maksimal dalam melakukan tugasnya dan hanya membuat keributan.

"Cuma membuat ribut aja, income-nya nggak banyak-banyak amat. Daripada bikin noise, mungkin akan kita akhiri satgas itu," ujarnya saat di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025), dikutip dari YouTube Kompas TV.

Namun, Purbaya menuturkan pembubaran Satgas BLBI tak serta merta langsung dilakukan.


2. Utang Kereta Cepat
Purbaya menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hal ini merespons opsi yang disampaikan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara kan, kalau di bawah Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, punya deviden sendiri," ujar Purbaya saat Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Menurut Purbaya, Danantara dalam satu tahun mengantongi sebesar Rp 80 triliun dari deviden. Sehingga sepatutnya bisa teratasi tanpa harus pembiayaan dari pemerintah.

3. Purbaya Cawapres 2029?
Purbaya Yudhi Sadewa menjawab tentang minatnya menjadi calon wakil presiden suatu saat nanti.

Usulan tersebut muncul setelah popularitas Purbaya yang muncul sebagai Menteri Keuangan yang baru meningkat di mata masyarakat.

"Ada usulan baru nih pak, kepikir jadi cawapres gak pak?" tanya wartawan.

"Ah baru juga sebulan kerja, gila lu," sahutnya sambil tertawa, dikutip dari Kompas TV.

Wartawan pun kembali menyinggung tentang kepopuleran Purbaya yang bisa naik untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

"Enggak! Ini (popularitas) kan bisa berubah, kalau ekonomi bagus ya begitu, kalau turun ya turun lagi."

"Ekonomi kan naik-turun dan jangan cepet-cepet," terangnya.

Menteri lulusan Universitas Purdue tersebut mengaku tak pernah ada pikiran menjadi cawapres.

Ia pun menegaskan baru fokus menjadi Menteri Keuangan.

4. Modus Hindari Pajak
Purbaya Yudhi Sadewa akan mendalami modus pelaku usaha yang sengaja memecah usahanya demi bisa menikmati tarif Pajak Penghasilan (PPh) final Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen.

Purbaya mengakui pihaknya telah menerima laporan mengenai praktik tersebut.

Dimana pelaku usaha dengan omzet di atas Rp 4,8 miliar per tahun diduga membagi usahanya menjadi beberapa entitas kecil agar tetap memenuhi syarat penerima tarif PPh final UMKM.

"Nanti coba kita lihat deh. Saya sudah dengar juga katanya yang harusnya kan (omzetnya) Rp 4,8 miliar, habis itu kalau sudah sampai situ dia pecah jadi dua UMKM segala macam," ujarnya saat media briefing di Sentul, Bogor, Jumat (10/10/2025).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mendalami kasus ini dengan memanfaatkan sistem Coretax maupun bekerja sama dengan Kementerian Hukum (Kemenkum).

"Harusnya kita punya database untuk melacak gitu loh. Nanti coba kita lihat dengan DJP. Coba kita dalami lagi bisa enggak kita deteksi itu dengan database yang ada di Coretax maupun nanti kerja sama dengan database Kumham," ucapnya.

Meski begitu, Purbaya mengingatkan bahwa upaya penelusuran ini masih bersifat awal dan membutuhkan waktu.

Dia tidak menargetkan upaya ini bisa langsung mendapatkan hasil signifikan dalam waktu dekat.

5. Bersih-bersih Bea Cukai dan Ditjen Pajak
Purbaya Yudhi Sadewa memastikan langkah pemecatan pegawai bermasalah tidak hanya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), tetapi juga akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu.

Seperti diketahui, DJP baru-baru ini telah memecat 26 pegawai pajak yang bermasalah dan akan memecat 13 pegawai lagi ke depannya.

Langkah 'bersih-bersih' ini kata Purbaya juga akan dilakukan oleh DJBC dan direktorat lainnya.

"Pak Dirjen (Pajak) sudah memecat, yang lain-lain belum ada sampai sekarang. Ke depan kita akan bersihkan aparat pajak maupun bea cukai dari praktek-praktek yang mungkin kurang baik," ujarnya saat media briefing di Sentul, Bogor, Jumat (10/10/2025).

Editor Video: Raka Aditya Putra Tama
Aplikasi: ChatGPT
Sumber: Tribunnews